COUNTER OMNIBUS LAW, ADA YANG SAH TETAPI BUKAN HUBUNGAN KITA

Kita semua sepakat omnibus law sangat menguntungkan oligarki dan pengusaha elitis. Apakah oligarki itu? Dalam arti sederhana oligarki adalah “sekelompok” orang mengendalikan jalannya pemerintahan sebuah negara.

Kalau plutokrasi adalah “sekelompok” orang kaya mengendalikan jalannya pemerintahan sebuah negara.

Pejabat yang banyak bergantung dari sokongan orang kaya dalam mencapai jabatanya akan membuat negara ada plutokarsinya.

Di indonesia saat ini? wah sahabat yang lebih tahu, ada oligarki kah,ada plutokrasi kah atau jangan jangan ada dua duanya? Wallahualam...

Kembali ke omnibus law.

Pendapat saya tidak menyetujui omnibus law akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Selain ini produk menguntungkan oligarki dan memang omnibus law ini produk dari oligarki. Namun kalau saya pribadi lebih karena memang beda platform ekonominya dengan para oligarki.

Ini yang kita harus detailkan.

Semua sahabat yang mengikuti perjalanan informasi tulisan atau video cara cerdas bernegara yang saat ini baru 420 informasi dari rencananya 1000 video, pasti sangat mengenal bahwa saya sangat PRO SWASTA dan swastanya pun UKM.

Platform ekonomi bernegaranya beda jauh dengan cara pejabat negara saat ini juga pejabat negara sebelum ini, yang memang arahnya “heavy on government” jadi ujung tombaknya BUMN. Sementara platform ekonomi MMT adalah akan mengurangi peran BUMN.

Jadi begini melihatnya, kalau ada chart di depan kita, gambar chart itu di bagi 2. Yang kiri SOSIALIS yang kanan KAPITALIS.

lalu belah dua chart SOSIALIS & KAPITALIS dengan upper pyramid dengan bottom of pyramid.

Maka sisi kiri adalah SOSIALIS ELITIS yaitu saat ini adalah BUMN dan sisi kanan, KAPITALIS ELITIS yaitu para OLIGARKI. Disana jelas posisi mereka dan OMNIBUS LAW itu adalah produk yang menguntungkan upper of pyramid, yaitu para elitis. Mereka hanya 10%, namun menerka pengendali 60% lebih mungkin ekonomi nasional.

Lebih hebatnya lagi, secara penyerapan tenaga kerja mereka hanya 3% dari seluruh angkatan kerja, dimana dengan ada omnibus law, bisa jadi hanya tinggal 2% saja, mereka akan pakai asing dan teknologi, mampus dah kita buruh-buruh tadi.

Dengan adanya omnibus law juga asing masuk, FDI masuk dan ini benar akan meningkatkan GDP negara, namun kesejahteraan belum tentu.

Karena platform bernegara MMT tidak dukung 100% FDI foreign direct investment ya kita teriak teriak karena beda kelola negaranya, dan arahnya merugikan rakyat secara jangka panjang.

Semua ini perlahan kita akan jelaskan semuanya.

Kita ini anti ketergantungan asing, kita adalah pendukung MMT. Kita ini anti elitis. Kita ini pro bottom of pyramid. Dalam chart tadi, kita perhatikan sekarang posisi kita. Kita, di sisi kiri sosialis bawah ada para buruh, labour force, disisi kanan bawah adalah UKM.

Melihat posisi kita di bawah, dan tujuan MMT adalah mendekatkan bottom of pyramid, scaling up dasar piramida, sementara OMNIBUS LAW meninggikan oligarki dan BUMN, meninggikan elitis.

Semakin tidak terjangkau karena mereka di lindungi REGULATOR, undang-undang, uang dan jabatan, lengkaplah mereka meninggalkan DASAR PIRAMIDA.

Bossman si sontoloyo ini bukan hanya ngomong mendukung UKM dan buruh namun dua produk nya, santara sebagai UKM equity crowd funding dan Dinaran, payment sistem berbasis underlying emas adalah bentuk pengejawantahan MMT, yang pro dasar piramida.

Jadi secara platform ekonomi bernegara MMT yang di anut bossman dan kaum sontoloyo memang meneriakkan untuk menunda atau membatalkan ominbus law bukan tanpa alasan atau tanpa ilmu.

MMT mendemokratisasi pasar atau market dengan free trade pasar bebas dan fair trade pasar berdasarkan keadilan.

Omnibus law bercita cita menurunkan biaya produksi dengan menekan nilai buruh, dimana itulah syarat ekonomi berdasar PDB ala tiongkok yang bikin silau banyak pejabat negara saat ini. harga buruh rendah, haknya di batasi, geraknya di batasi.

Ini menabrak kelompok serikat pastinya, jadi ada baiknya di diskusikan ulang. Atau di cabut dulu, sementara di kelompok UKM yang karyawannya di bawah 50 orang yang ternyata menyerap 97% angkatan kerja nasional tidak mendapatkan porsi wajar. 

Malah oligarki di bela in. Malah asing FDI di belain, malah tenaga kerja asing aseng di belain, malah tanah air di keduk di permudah, dana asing untuk orang asing di permudah.

Kalau semua ini benar maka cara bernegara kita memang beda, pantas menimbulkan keresahan, pantas hanya sebagian rakyat saja yang sejahtera, pantas banyak yang tidak terakomodir. Mungkin banyak pejabat di atas sana dalam perjalanan kehidupannya minum kopinya kurang pahit, mainnya kurang jauh, temennya kurang banyak.

Monggo boss, itu yang demo di datangi dan jadikan teman, biar banyak temannya. Bukan yang kinclong kinclong wajahnya karena terawat yang kantong tebal di sekitar istana yang jadi temenmu. #peace #dinaran.